Isu-isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Musirawas

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Ada 25 isu strategis yang difokuskan Pemerintah Kabupaten Musirawas masa 2016 – 2021, diantaranya :

  1. Kurang memadinya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar pemukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal ;
  2. Masih kurangnya sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk mengatasi permasalahan kelebihan dan kekurangan baik air baku maupun air irigasi ;
  3. Masih kurangnya aksebilitas mutu pendidikan sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat ;
  4. Masih kurang refresentatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan ;
  5. Belum optimalnya peran BKPRD dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang ;
  6. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan serta semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang karena kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui proses musrenbang dengan alokasi penganggaran di APBD ;
  7. Belum optimalnya peran serta fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa ;
  8. Masih kurangnya pendapatan petani/peternak dan daya saing produk pertanian dalam arti luas ;
  9. Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi ;
  10. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah ;
  11. Pengembangan pariwisata dan budaya lokal ;
  12. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik ;
  13. Masih kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dan kurang perhatiannya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
  14. Masih kurangnya kemampuan dan kesiapan aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, pengurangan resiko bencana ;
  15. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan secara online ;
  16. Sarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan lebutuhan pasar kerja ;
  17. Belum optimalnya upaya penanggulangan kerusakan lingkungan ;
  18. Belum optimalnya penggunaan ICT dalam pemerintahan dan layanan masyarakat ;
  19. Masih panjangnya rentang kendali kepemerintahan sehingga lambannya pengentasan daerah tertinggal ;
  20. Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD ;
  21. Masih tingginya inkonsistensi data sektoral dari PD ;
  22. Masih luasnya lahan kritis ;
  23. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga ;
  24. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil ;
  25. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan masih kurangnya profesional aparatur.
Sumber : RPJMD Mura 2016 -2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Ape Kabar Lur..... ???